BERITA

Serang - Selasa, 25 Februari 2019, Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pehubungan Povinsi Banten Tahun 2021 dengan tema “Peningkatan Konektivitas Untuk Mendukung Akselerasi Daya Saing Daerah Melalui Pemenuhan SDM dan Infrastruktur Transportasi”. Acara bertempat di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Provinsi Banten yang dihadiri Dinas Perhubungan Kab/Kota se-Provinsi Banten, stakeholder, serta pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Dishub Provinsi Banten. Pembukaan Acara dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Acara dibagi kedalam tiga sesi yaitu pemaparan materi, tanggapan/masukan dari seluruh peserta, dan diskusi kelompok.

Rangkuman tanggapan dan saran serta masukan:

1.      Pak Kadis

a)    CCTV dan colokan dimanfaatkan Ojek Online untuk charge Handphone di Halte

2.      Pak Herdi

a)    Perencanaan tematik : focus di 1 objek / lokasi penanganan masalah kawasan strategis seperti Seragon, Banten Lama, KP3B

b)   Bantuan dari kabupaten / kota sempadan bangunan, parkir, drainase

c)    Angkutan tambang yang melewati jalan terlalu ditarik ke pusat / BPTJ namun perencanaannya dari Provinsi

3.      Pak Sucipto

Keterbatasan Kewenangan

a)    Konsep tidak berjalan dari hulu ke hilir, bahan kementrian mengundur penyelesaian masalah OVER DIMENSION OVER LOADING yang sudah eksis dari dulu, untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dilaukan dengan pembangunan infrastruktur ini membutuhkan kendaraan berat yang mengangkut material bangunan yang dapat merusak jalan ketika orang perhubungan oprasi OVER DIMENSION OVER LOADING diharuskan koordinasi dengan polisi, hal ini menjadi kelemahan karena saat akan mengadakan operasi, sudah bocor duluan ke pihak angkutan barang.

b)   Sopir kendaraan OVER DIMENSION OVER LOADING dengan bobot hamper 50 Ton tidak membawa kelengkapan bias ditahan kendaraannya, namun tempat untuk menahan kendaraan tidak ada.

4.      Pak Falah

a)    Pembangunan Halte an ZoSS butuh pernyataan kesepakatan untuk memelihara (Vandalisme, Pencurian, Perusakan) ZoSS harus ada kerjasama denan pihak sekolah, jadi ZoSS tidak hanya terpasang saja, ada yang mengatur seperti satpam / petugas lainnya.

b)   Bantuan keuangan perlu dirancang sesuai dengan kewenangan dan program

c)    tidak sinkronnya program / tumpang tindih

5.      DPR

a)    Regulasi, peru dikaji ulang

·      Mana regulasi DISHUB yang dilakukan sendiri?

·      Mana regulasi DIHSUB dengan polisi?

b.    Kerjasama lintas sector untuk menyelesaikan masalah drainase, tonase, dll.

6.      ORGANDA

1.    Pandeglang : Jalan perantara Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang 320- Ciomas sampai sekarang belum selesai juga, sudah ganti berapa Bupati

2.    Baros setiap hari macet, kalau dibukan jalan Palima – Labuan diperlebar semua, lebih cepat daripda lewat Ciomas

3.    penyelesaian Jl. Syekh Nawawi jembatan

4.    jalan masuk terminal pakupatan dibelakang rusak dan hancur : jalan milik kota, bukan kewenangan BPTD

Dishub Kab / Kota perlu membuat dokumen Rencana Aksi keselamatan, mengacu kepada Rancana Aksi Keselamatan Nasional, sesuai arahan presiden kajian 5 tahun kedepan.

Rapat Forum OPD ditutup dengan adanya penandatangan Berita Acara kesepakatan yang berupa kespakatan hasil Forum OPD / Lintas Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Banten.