Informasi Berkala
1. Profil Badan Publik
2. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
3. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
4. Informasi Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja
5. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
6. Informasi Prosedur Evakuasi Kantor Dinas Perhubungan
7. Informasi Data Perbendaharaan / Iventaris Barang Milik Pemerintah dan Laporan Aset
1. Ringkasan Laporan Aset TA 2021, TA 2022
2. Kartu Inventaris Barang Dinas Perhubungan
8. Ringkasan Program dan Kegiatan
9. Buku Register Permohonan Informasi Publik Tahun 2021
10. Laporan Layanan Informasi Publik TA 2021, TA 2022
11. Kegiatan Rapat PPID Pembantu Dinas Perhubungan TA 2022
12. Agenda Sosialisasi PPID Di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Banten TA 2022,
13. Alamat PPID Pembantu Dinas Perhubungan
14. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik;
1. Nama program dan kegiatan 2022;
3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan Tahun 2022;
4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah tahun 2022;
6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik tahun 2022;
7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat tahun 2022;
8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara; dan
9. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum tahun 2022;
15. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik (Realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya tahun 2022)
16. Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
1. rencana dan laporan realisasi anggaran Tahun 2022;
4. daftar aset dan investasi Tahun 2022
17. Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
1. jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima Tahun 2022;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik Tahun 2022;
18. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik;
1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
19. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
1. Alur grafis permintaan informasi publikr grafis permintaan informasi publik
2. tata cara memperoleh Informasi Publik;
20. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik;
1. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan
3. Rekapitulasi Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat badan publik dan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan tahun 2022.
21. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa Tahun 2022 dan 2023;
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2022;
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPSTahun 2022;
3. Spesifikasi Teknis Tahun 2022;
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;
7. Daftar Kuantitas dan Harga;
8. Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;
9. Gambar Rancangan Pekerjaan;
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Dokumen Penawaran Administratif;
13. Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan;
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi;
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
20. Surat Perjanjian Kemitraan;
21. Surat Perjanjian Swakelola;
22. Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola
23. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding
22. Informasi tentang ketenagakerjaan;
23. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
1. pengamatan gejala bencana;
2. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
3. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
4. peringatan bencana Gempa dan evakuasi;
5. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
6. lokasi evakuasi; dan
7. SOP pelaksanaan penyelematan dan evakuasi.
24. Informasi Pelanggaran Internal