Informasi Berkala
1.Nama Program dan Kegiatan
2.Penanggung Jawab dan Pelaksana Program
3.kegiatan OPD Provinsi yang telah dilaksanakan dan diumumukan dalam website yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan
- 2024
- 2025
4.Jadwal Kegiatan Program Badan Publik dan Agenda Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten
- •Kegiatan Badan Publik Tahun 2023
- •Kegiatan Badan Publik Tahun 2024
- •Kegiatan Badan Publik Tahun 2025
5. Agenda Kegiatan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten
- •Kegiatan Kepala Dinas Tahun 2023
- •Kegiatan Kepala Dinas Tahun 2024
- •Kegiatan Kepala Dinas Tahun 2025
Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam SIRUP "KLICK DISINI"
Menyajikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2025. RUP ini mencakup seluruh rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten sepanjang tahun 2025.
- • pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai serah terima :
- • pengumuman paket-paket pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 berkaitan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi OPD Provinsi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima :
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dinas Perhubungan Provinsi Banten
Menyajikan informasi terkait tender, dokumen pengadaan, hingga hasil evaluasi dan pemenang tender.
Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diumumkan dan telah serah terima pekerjaan, meliputi :
Tahun 2024
- •Belanja Jasa Konsultasi berorientasi Bidang Transportasi studi kebutuhan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan pelimpahan kab/kota di provinsi Banten Kepgub Nomor : 620/Kep.16-Huk/2023
- 1.kerangka acuan kerja (KAK)
- 2.harga perkiraan sendiri (HPS) serta Riwayat HPS
- 3.Spesifikasi teknis (tidak dipersyaratkan)
- 4.Rancangan Kontrak
- 5.Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
- 6.Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
- 7.Daftar Kuantitas dan Harga
- 8.Jadwal Pelaksanaan dan Data lokasi Pekerjaan
- 9.Gambar rancangan pekerjaan (tidak dipersyaratkan)
- 10.Dokumen penawaran Administrartif
- 11.Surat penawaran penyedia
- 12.Sertifikat atau lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral kekayaan intelektual kementrian hukum dan Ham (tidak dipersyaratkan)
- 13.Berita acara penjelasan
- 14.Berita acara pengumuman negosiasi
- 15.Berita acara sanggah dan sanggah banding (tidak dipersyaratkan)
- 16.Berita acara penetapan dan pengumuman penyedia
- 17.Laporan hasil pemilihan penyedia
- 18.Surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ)
- 19.Dokumen kontrak yang telah ditanda tangani beserta perubahan kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan
- 20.Surat perintah mulai kerja
- 21.Surat jaminan pelaksanaan (tidak dipersyaratkan)
- 22.Surat jaminan uang muka (tidak dipersyaratkan)
- 23.Surat jaminan pemeliharaan (tidak dipersyaratkan)
- 24.Surat tagihan
- 25.Surat pesanan E-purcasing (tidak dipersyaratkan)
- 26.Surat perintah membayar
- 27.Surat perintah pencairan Dana
- 28.Laporan pelaksanaan pekerjaan
- 29.Laporan penyelesaian pekerjaan
- 30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan
- 31.Berita acara serah terima sementara atau provisional hand over (tidak dipersyaratkan)
- 32.Berita acara serah terima sementara atau final hand over
•Rencana Kerja Anggaran
•Dokumen Pelaksanaan Anggaran
•Laporan Realisasi Anggaran
•Perjanjian Kinerja
•Rencana Strategis Dinas Perhubungan
- Renstra 2017-2022
- Renstra 2017-2022 Perubahan
- Renstra 2023-2026
- Renstra 2023-2026 Perubahan
- Renstra 2025-2029
•Rencana Kerja Daerah Dinas Perhubungan
1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan; dan
1. tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik; dan
- Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Inspektorat Provinsi Banten bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.
2. tata cara pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan, Sarana Prasarana atau Fasilitas Milik Dinas Perhubungan Provinsi Banten
- Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan satu pintu nasional penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik pemerintah.
• Informasi tentang Jumlah, Jenis & Gambaran umum pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas internal
• Informasi tentang Jumlah, Jenis & Gambaran umum Pelanggaran yang dilaporkan serta penindakannya
