Dishub Banten Ikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026

Sumber Gambar : PPID Dinas Perhubungan Provinsi Banten

Serang–Dinas Perhubungan Provinsi Banten mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten, Senin (27/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Suska Deswianto, mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten bersama Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perhubungan Provinsi Banten hadir untuk mengikuti proses monitoring dan evaluasi yang bertujuan mengukur tingkat kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.

Melalui kegiatan ini, Komisi Informasi Provinsi Banten melakukan penilaian terhadap pengelolaan layanan informasi publik serta kinerja PPID pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Penilaian tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan layanan informasi publik berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Suska Deswianto, menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pengelolaan PPID yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Dinas Perhubungan Provinsi Banten akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan informasi yang cepat, transparan, dan mudah diakses demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," ujar Suska.

Ia menambahkan, hasil monitoring dan evaluasi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan informasi publik. Dengan demikian, pelayanan informasi kepada masyarakat dapat semakin optimal serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan terpercaya.


Share this Post