SOSIALISASI PERATURAN TERKAIT DISIPLIN PEGAWAI TANGGAL 09 MEI 2014

                 Sosialisasi peraturan terkait disiplin pegawai adalah peningkatan kinerja pegawai menjadi penting terkait dengan lahirnya pp 46 tahun 2011 tentang penilaian kinerja pns sebagai pengganti pp 10 tahun 1999 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan yang hanya menekankan pada perilaku kerja sedangkan penilaian kinerja pns, penilaian meliputi sasaran kinerja dan perilaku kinerja.

                Dengan sistem yang baru ini setiap pegawai harus memiliki sasaran kerja berupa  target kerja yang merupakan turunan dari tugas pokok dan fungsi pns yang bersangkutan, pada pp tersebut dinyatakan bahwa setiap pns wajib menyusun sasaran kinerja pegawai (skp)  berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. skp memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur, bagi pns yang tidak menyusun skp dijatuhi hukum disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk unsur perilaku yang dinilai aspek orientasi pelayanan, komitmen, disiplin kerja, kerjasama dan kepemimpinan. peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 akan berlaku pada seluruh instansi pusat dan daerah mulai tahun 2014.

saya mengharapkan, agar setiap unit kerja, baik secara individu maupun organisasi dapat secara terencana, terukur dan terarah menetapkan kinerja dan target pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam rencana strategis dan arah kebijakan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika provinsi banten tentunya, apa yang telah kita capai pada tahun 2013 yang lalu, harus kita pertahankan dan kita tingkatkan disisi lain, apa yang menjadi cacatan hambatan dan belum dapat diwujudkan, harus benar-benar dievaluasi untuk selanjutnya  dicarikan solusi yang terbaik guna suksesnya program dan kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

 

Pencapaian program dan kegiatan itu tentunya menjadi kebanggaan bagi kita, karena itu menjadi bagian dari bukti komitmen kita untuk terus meningkatkan kinerja aparatur pemerintah namun demikian capaian kinerja  tersebut sesungguhnya menjadi cambuk bagi kita semua, untuk terus mendorong agenda reformasi birokrasi di dinas perhubungan, komunikasi dan informatika provinsi banten ini berjalan sesuai dengan agenda yang ditetapkan.

Untuk itulah dalam rangka percepatan pengembangan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika provinsi banten di tahun 2014, saya meminta kepada seluruh jajaran dan pegawai negeri sipil serta pegawai lainnya, untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

  1. Saya meminta agar segera disusun rencana pelaksanaan kegiatan, dengan mempertimbangkan waktu dan kemampuan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan dengan baik sesuai jadwal yang ditetapkan.
  2. Terus lakukan pembinaan aparatur pegawai, dengan tetap meningkatkan etos kerja, disiplin pegawai dan disiplin kerja.
  3. Laksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi program dan kegiatan antar unit kerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan sinergis. hal ini juga penting guna menghindari adanya tumpang tindih kewenangan dan tupoksi antar unit kerja.
  4. Menggali terus ide-ide kreatif dan inovatif hingga berpikir out of the box untuk mendukung kelancaran tugas-tugas, serta jalin kemitraan yang baik dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika provinsi banten maju, bermutu dan berkarakter dalam kebersamaan.

 

        

                          Serang, 09 Mei 2014

Kepala Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten,

 

Ttd

 

O P A R    S O H A R I

Pembina utama madya

Nip. 19630304 199102 1 003