Rapat PMC Persiapan Jasa Konsultasi SOP ATCS

Rapat PMC Persiapan Jasa Konsultasi SOP ATCS

    Serang, 16/10/2019 – Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan melakukan kegiatan PMC (Pre Construction Meeting) Persiapan Jasa Konsultasi SOP ATCS (Area Traffic Control System). Acara ini merupakan kegiatan yang selalu dilaksanakan sebelum memulai pelaksanaan kegiatan utama. Rapat dihadiri oleh tim internal Dishub beserta tim jasa konsultasi. Tujuan rapat ini adalah untuk mensinergikan pemahaman serta langkah setiap seksi, bidang, dengan pihak ketiga agar pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan lancar.

    Adapun hasil berupa saran dan masukan terhadap studi yaitu:

    1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten

    • ·         Personil jangan terkunci dengan diploma prosedur kerja dan jabatan pada coordinator ATCS;
    • ·         Kebutuhan personil harus ditentukan dan dipikirkan dalam penyusunan SOP ATCS;
    • ·         Kunjungan kerja oleh instansi lain atau sekolah tidak boleh mendokumentasikan ruangan ATCS atau yang berhubungan dengan ATCS tersebut;
    • ·         Sinkronisasi dan koordinasi perlu dilakukan dalam ATCS tersebut.

    2. Kepala Bidang Lalu Lintas

    • ·         Terkait dengan Dasar Hukum, tambahkan dengan Dasar Hukum non-teknis apabila masih kurang;
    • ·         Secara keseluruhan belum menggambarkan arah yang dituju;
    • ·         Perlu dikaji kembali ketepatan atau pemilihan kalimat dalam dokumen studi;
    • ·         Pemcantuman akreditasi lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam hal uji kompetensi (diklat);
    • ·         Mengapa perlu 3 tahun untuk melakukan penyegaran (pendidikan dan pelatihan) petugas ATCS;
    • ·         Konsultan agar menghitung pekerjaan dalam jam dan jumlah operator yang dibutuhkan.

     

    3. Staff Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

    • ·         Flowchart perlu mengacu pada Peraturan Kemenpam Nomor 3 tentang Penyusunan SOP;
    • ·         Perlu pembahasan yang menyeluruh dan secara utuh serta lengkap (seperti administrasi dan flowchart);
    • ·         Terkait dengan informasi bisa melihat peraturan tentang informasi apa yang bisa diberikan oleh pemerintah tentang informasi yang dapat diberikan public;
    • ·         Perlu adanya flowchart dan pembahasan;
    • ·         Pemeliharaan ATCS akan dilakukan seperti apa serta bagaimana bentuk laporannya;
    • ·         Apakah perlu ada surat khusus untuk permohonan permintaan data.

     

    4. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

    • ·         Dokumen pembahasan belum bisa menyampaikan tentang SOP ATCS sehingga masih belum bisa diterima;
    • ·         Perlu direvisi isi dalam dokumen pembahasan

     

    5. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

    • ·         Catat semua saran dan masukan untuk perbaikan dokumen, dalam penyusunan ATCS tidak boleh setengah-setengah untuk ditetapkan oleh operator ATCS tersebut;
    • ·         Diharapkan pada laporan akhir yang nanti akan dibahas agar membawa tenaga ahli yang berkompeten.

     

    6. Staff MRRL

    • ·         Tenaga ahli yang menyusun agar hadir dalam pemaparan selanjutnya;
    • ·         Masalah pelaporan di lapangan;
    • ·         Sinkronisasi kepentingan yang perlu difasilitasi seperti kepala daerah yang akan menjadi prioritas dalam menggunakan ATCS;
    • ·         Petugas ATCS perlu dimasukan dalam SSH;
    • ·         Versi flowchart agar disusun semudah mungkin untuk dapat dipahami oleh operator untuk tahapan pelaksanaannya;
    • ·         Perlu adanya SOP tentang perbaikan ATCS;
    • ·         Apakah ATCS tersebut akan berkembang seperti RTMC, jika iya, perlu ada pengembangan flowchart;
    • ·         Siapa yang boleh melakukan permintaan data (dalam detail prosedur kerja), Polisi atau APH;
    • ·         Beban kerja operator ATCS agar dibebankan hanya 3 simpang agar lebih maksimal;
    • ·         Pelayanan kunjungan tidak diperbolehkan membawa barang apapun;
    • ·         Pengusulan tenaga ahli kuncinya berada di ijazah terakhir. Apabila sulit untuk mencari tenaga ahli dengan ijazah bisa menggunakan tenaga ahli yang kompeten di bidang lalu lintas;
    • ·         Pertanggungjawaban laporan bulanan petugas operator agar dilaporkan langsung ke Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten;
    • ·         Masalah simpang koordinasi, perlu ada operator yang memiliki keahlian dalam mengatur simpang koordinasi;
    • ·         Perlu penambahan operator ATCS.
    Share :